Hong Kong akan menjelaskan undang-undang keamanan nasional dengan “sikap positif” kepada dunia, kata Sekretaris Kehakiman Paul Lam Ting-kwok.
Itu sebagai tanggapan terhadap peringkat aturan hukum terbaru di mana Hong Kong keluar dari 20 besar secara global.
Lam mengatakan dia yakin dengan kekuatan hukum Hong Kong, meskipun dia mengakui orang bisa bingung dengan Info HK hari ini bagaimana putusan dicapai setelah undang-undang baru diperkenalkan.
Tetapi sistem hukum umum Hong Kong dapat memberi orang pemahaman yang jelas tentang hukum keamanan nasional dengan vonis dalam kasus-kasus aktual, katanya.
Saluran Standar
Selengkapnya>>
“Metode sederhana didorong untuk diadopsi untuk menjelaskan putusan dalam beberapa kasus hukum keamanan nasional tertentu,” kata Lam.
Pada peringkat ke-22 Hong Kong dalam indeks aturan hukum Proyek Keadilan Dunia – terendah baru sejak kota itu dimasukkan dalam peringkat pada tahun 2014 – Lam mengatakan alih-alih berfokus pada penurunan tiga peringkat, peringkat harus dilihat dari holistik perspektif.
“Tidak ada perbedaan yang signifikan antara No 19 tahun lalu dan [tahun ini] 22,” katanya. “Aturan hukum Hong Kong masih [mendekati] yang teratas di antara 140 negara dan yurisdiksi.” Lam juga mengatakan bahwa pendidikan hukum harus diperkuat dan dia berharap orang-orang akan menghormati hukum secara sukarela, memahami hukum itu penting bagi Hong Kong dan mereka, dan mematuhi hukum secara sadar melalui pendidikan.
Dan layanan hukum Hong Kong harus diperluas, tambah Lam, yang akan memungkinkan SAR berkembang sebagai pusat layanan hukum dan penyelesaian sengketa internasional di kawasan Asia Pasifik.
“Penyelesaian sengketa juga dapat beragam, mengoptimalkan semua proses dan membuatnya lebih banyak
efisien.”
Dikatakannya, target pelayanan hukum tidak terbatas pada perusahaan multinasional atau pelaku bisnis, tetapi kepada setiap penduduk di Hong Kong.
Kerja sama antara Hong Kong dan daratan pada sistem hukum juga harus diperkuat, kata Lam, mencatat akan ada lebih banyak interaksi hukum dengan daratan.
Lam juga berpendapat bahwa amandemen hukum untuk memberdayakan pemerintah untuk membatalkan sertifikat pengabaian jab adalah konstitusional.
Dia mengatakan hasil dari kalahnya kasus pengadilan atas pertanyaan itu adalah bukti bahwa Hong Kong adalah masyarakat yang diatur oleh aturan hukum.
Tetapi jika sertifikat pengabaian Info Sydney hari ini vaksinasi dapat menyebabkan risiko kesehatan bagi publik, maka amandemen undang-undang untuk memberi pejabat “kekuasaan yang sesuai” sangat menentukan dan merupakan pendekatan untuk kepentingan terbaik Hong Kong.
“Raja peninjauan kembali” Kwok Cheuk-kin kemarin mengajukan satu lagi untuk menantang pihak berwenang untuk kembali mengubah undang-undang untuk memberdayakan pembatalan pengecualian vaksin.
Kwok yang berusia 82 tahun mengatakan harus ada mekanisme untuk mengajukan banding terhadap amandemen semacam itu, yang menurutnya bertentangan dengan Hukum Dasar dan mengganggu supremasi hukum.
Namun dia mengatakan dia yakin peluang dia menang kali ini sangat kecil.
